Selasa, 29 November 2016 - 09:15:25 WITA
Cari solusi Penanganan Konflik Buaya - Manusia, BPPLHK Kupang adakah FGD
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Konservasi - Dibaca: 799 kali

[Kupang, 29/11-2016]_Untuk menemukan solusi penanganan konflik antara buaya dan manusia di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kupang (BPPLHK Kupang) mengadakan Focus Group Disscusion (FGD) di Betun, Kabupten Malaka NTT pada hari Jumat 25 November 2016.

Kegiatan FGD dimoderatori oleh Asisten I Kabupaten Malaka, Drs. Zakarias Nahak dan diikuti lebih dari 20 peserta yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Malaka, Camat Kobalima, polisi, Kepala Desa, Pawang dan masyarakat yang terkena dampak serangan buaya.

Dalam sambutannya, Nahak III menyatakan bahwa kegiatan FGD ini membahas mengenai konflik antara buaya dan manusia dimana kondisi kita belum memiliki peralatan dan teknologi yang memadai untuk melakukan penanganan terhadap buaya.

“Buaya diatur oleh undang – undang, sehingga kita tidak bisa sembarangan memperlakukan buaya sesuai dengan keinginan kita” ujar Nahak.

Lebih lanjut Nahak menjelaskan bahwa di Kabupaten Malaka semikin sering terjadi serangan buaya terhadap manusia.  Bahkan beberapa buaya sering di temukan di darat.

Dalam FGD Konflik buaya dan manusia, terdapat juga narasumber yang mengantarkan proses diskusi.  Narasumber berasal dari Peneliti BPPLHK Kupang dan Balai Besar KSDA Propinsi NTT.

Kayat, Peneliti BPPLHK Kupang, menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2001 – 2016 terjadi 45 serangan buaya terhadap manusia di Malaka.  Dari 45 serangan tersebut, 20 meninggal dunia, 25 orang luka – luka.

“Namun, untuk mengetahui tren populasi buaya, apakah meningkat atau tidak, perlu diadakan survey populasi selama 10 tahun” ujar kayat.

Sedangakan menurut Dadang Suryana, Staf Balai Besar KSDA Propinsi NTT, menyatakan bahwa konflik antara buaya dan manusia terjadi karena adanya kepentingan yang bersinggungan.

“Solusi dari konflik tersebut adalah mengatur tata ruang.  Ada wilayah yang dijadikan kawasan lindung dan ada wilayah yang dijadikan kawasan pemukiman” tambah Dadang.

Unsur dari masyarakat Malaka juga menyampaikan bahwa buaya yang ada di Malaka sudah menyebar kemana – mana, dari areal persawahan hingga halaman belakang rumah.  Hal ini sebagaimana di tuturkan oleh Ben Atolan, yang juga merupakan wartawan Surat Kabar Lintas Timor.

“Sejak jaman dahulu, buaya adalah pamali.  Kita tidak berani bersikap iya atau tidak.  Kita tidak bisa memindahkan buaya ke tempat lain” Ujar Bai Alfons yang merupakan pawang buaya dari Besikama

Lebih lanjut Bai Alfons menambahkan bahwa solusi secara adat tidak bisa, namun beliau mempersilahkan kepada pemerintah untuk membuat solusi dan melakukan tindakan yang diperlukan. 

Dalam FGD ini muncul 2 jenis solusi dalam penanganan konflik buaya dan manusia.  Solusi sementara dan permanen.  Solusi sementara merupakan solusi jangka pendek dan terdiri dari pembentukan tim satker atau wadah yng bertugas menangani konflik, melakukan bimbingan teknis penanganan konflik manusia buaya, melakukan pemetaan habitat satwa /penelitian, pemasangan  papan informasi di tempat satwa buaya berada, memperbaiki habitat dengan cara bangun atau tanam kembali hutan mangrove yang sudah rusak, memelihara adat kebiasaan setempat, terutama adat laut, dan melaporkan peristiwa yang terjadi kepada pihak berwajib ketika ada buaya.

Solusi permanen atau solusi jangka panjang terdiri dari 2 kegiatan, pertama adalah membangun tempat penangkaran dengan melinbatkan berbagai pihak dan kedua adalah perbaikan habitat buaya. [an]