Kamis, 24 November 2016 - 12:55:53 WITA
Balai Litbang LHK Kupang adakan sosialisasi Tax Amnesty
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum - Dibaca: 476 kali

[Kupang, 24/11-16] Untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap kewajiban membayar pajak, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang (Balai Litbang LHK Kupang) menyelenggarakan sosialisi mengenai Tax Amnesty. Kegiatan diselenggaran di Aula BPPLHK Kupang pada hari kamis 24 November 2016 dengan dihadiri peserta yang berjumlah 65 orang. Peserta berasal dari Karyawan BPPLHK Kupang dan perwakilan UPT lingkup Kementerianan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Kupang.

Kegiatan dibuka oleh Kepala balai, Ir. Edy Sutrisno, M.Sc dan diisi oleh 2 narasumber yang berasal dari Kantor Pajak Pratama Kupang, yaitu Vincentia Y Orwa dan Muchammad Ramza Rapier Gussa.

“Dalam 3 bulan terakhir isu pengampunan pajak merupakan topik hangat yang sering dibicarakan orang” ujar Edy dalam sambutan pembukaan.

Lebih lanjut Edy menyatakan untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang pengampunan pajak bagi pegawai negeri sipil, maka BPPLHK Kupang menyelenggarakan sosialisasi mengenai pengampunan pajak.

“Total penduduk yang berada di Wilayah tugas KPP Pratama Kupang mencapai lebih dari 1 juta, namun wajib pajak yang melaporkan SPT dan membayar pajak hanya mencapai 14 ribu wajib Pajak” Ujar Gussa.

Lebih lanjut Gussa menyimpulkan bahwa berdasarkan jumlah penduduk berbanding wajib pajak yang membayar pajak, maka  wajib pajak di wilayah pelayanan pajak KPP Kupang memiliki tingkat ketaatan rendah dalam membayar pajak.

Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkap dan membayar uang tebusan.  Hal ini berarti bahwa data atau informasi yang bersumber dari surat pernyataan yang di administrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan / atau penuntutan pidana terhadap Wajib pajak.

Gussa juga menyarankan bahwa bagi PNS yang memiliki harta dan atau penghasilan lain selain dari gaji, misal memiliki usaha sampingan, dan belum dilaporkan dalam SPT tahunan agar mengikuti program pengampunan pajak. [an]